h1

(Maaf) Hindu tak Perlu Desa Adat

3 November 2009

Agama, seperti bangunan atau monumen. Pernah mengalami masa kemasan lalu rontok. Di Indonesia Hindu pernah jaya. Majapahit itu satu bukti besar kejayaan Hindu. Kita tidak tahu bagaimana Hindu dalam periode itu atau sebelum itu berkembang di akar rumput.

Informasi yang kita miliki minim. Pada periode itu, Hindu lebih sebagai identitas besar (raja, kekuasaan, dan politik). Bagaimana halnya di kalangan rakyat, tiada catatan. Untuk konteks ini, jangan buru-buru mengedepankan bahwa ”sejarah hanya mencatat orang besar”. Kita juga tidak maklum”kemana para tukang batu pergi ketika candi Borobudur telah menapaki langit kemegahannya yang nyaris abadi, bersanding dengan bebukitan Menoreh yang elok di sekitarnya?”

Kita sepakat bahwa kejayaan Hindu di Nusantara telah lewat. Menurut sumber MetroTV, jumlah pemilih Hindu di Indonesia hanya 3% (pada Pemilu 2009). Hindu minoritas di Indonesia. Kejayaan itu adalah dongeng indah yang masih kita miliki. Di sini kita juga sering mengkonstruksi ”kembalinya kejayaan itu” lewat sisa-sisa ramalan Jawa. Mungkin satu kebetulan, Bali punya identitas kuat: geografi, etnik, bahasa, dan agama. Pada konteks ini, pemeluk Hindu di Bali tidak menikmati rasa minoritas.

Hindu di Bali berpadu dengan desa-desa adat. Sistem desa ini sangat otonom. Pada konteks ini, desa adat lebih sebagai sistem pengaturan tanah tempat tinggal. Sama sekali tidak ada hubungan antara desa adat yang satu dengan desa adat lainnya. Hubungan bisa terjadi karena adanya kaitan genetik satu klan di desa adat A dengan klan lain di desa adat D. Sistem desa adat sedemikian hegemonik. Di dalamnya individu-individu menyerahkan segala urusan ”diri/individu” dan terkonvensasi dengan ”yang komunal”. Partisipasi massal atau bersama sangat penting di desa adat. Kehadiran bersama di ruang publik amat penting. Ini adalah penanda eksistensi seseorang (menghormati, tunduk di bawah hegemoni sistem). Sistem tersebut, yang sangat sempit, sebenarnya terbatasi kuat oleh wilayah tanah desa adat bersangkutan (tiga pura dan kuburan), tanpa migrasi penduduk, dengan ekonomi sangat lokal (pertanian, bukan untuk produksi besar dan pasar tetapi hanya untuk dikonsumsi).

Di tengah konteks desa adat yang semacam inilah Hindu disemai. Tumbuh subur dan ”tunduk” di bawah sistem desa adat. Hindu tidak menjadi hukum. Hindu tidak independen. Di tengah desa adat, Hindu hanya sebagai ritual, menggantikan banyak ritual kuno (animisme dan dinamisme atau memperkaya ritus-ritus permulaan). Ritual tidak hanya agama, tetapi juga mengandung segi sosial dan segi hiburan. Walaupun demikian, desa adat di Bali terbukti telah ”menyelamatkan” agama ini. Ini satu model pemertahanan agama dengan cara melakukan satu isolasi.

Di Bali, Hindu Majapahit eksis karena adanya konsep isolasi tersebut. Pandangan ini juga berlaku untuk Hindu di Tengger dan di Blambangan. Dari segi inilah Hindu Majapahit mesti berterima kasih dengan sistem desa adat di Bali. Dengan pandangan ini, kita tidak bisa membayangkan, apakah Hindu Majapahit selamat jika tidak memilih Bali.

Zaman berubah, Bali terapung dalam liminalitas: ekonomi tanah dan air atau ekonomi industri dan jasa. Orang Bali tidak mungkin hidup dan bekerja di suatu wilayah sempit dengan segala pengertian dan toleransi ekonomi, konsumsi, dan investasi (di suatu wilayah tanah desa adat). Migrasi dan perubahan orang-orang Bali, yang ”berumah sosial” di desa adatnya masing-masing, digerakkan oleh daya ekonomi. Standar hidup baru mulai dianut. Menetap seumur hidup di desa adat pun mulai dipertanyakan dan ini tidak mungkin. Partisipasi dan kehadiran di adat mengalami klaim lain dan banyak gangguan. Migrasi orang Bali kini salah satu permasalahan dalan sistem desa adat. Desa adat tidak bisa dibawa bermigrasi karena desa adat itu tanah/wilayah. Di tengah kondisi ini, orang Bali pun lebih memilih Bali minus desa adat dan Hindu sebagai jati diri. Konsep inilah yang dikembangkan oleh orang Hindu di luar Bali (di Jakarta, misalnya). Di sini beban-beban sistem desa adat tidak dibutuhkan lagi. Yang terpenting hanyalah Hindu dan bahwa diri mereka ber-etnis Bali. Di sini Hindu adalah nilai terpenting, acuan Hidup dan satu paradigma besar, menghegomoni mutlak dan teologis (ketika kontak dengan agama lain). Di tengah kondisi ini, Hindu adalah agama dan bukan ritual atau hanya hiburan, bukan satu bentuk adaptasi, bukan objek hegemoni.

Berdasarkan pandangan ini, Hindu sebenarnya tidak hidup karena desa adat. Bagi sistem desa adat, Hindu adalah pilihan klasik yang digunakan sebagai satu identitas. Jika kita mau bereksperimen, coba sebarkan salah satu agama di Bali dengan sistem desa adat. Saya yakin hal ini pasti bisa. Maka, desa adat yang dibentuk dari eksperimen tersebut tidak lagi berciri Hindu tetapi berciri agama bersangkutan. Hal ini menandakan bahwa desa adat bukan mutlak bagi Hindu. Desa adat adalah wadah atau sistem sosial belaka (yang dibangun dalam pola-pola mistik-sekuler yang kuat, didukung oleh komunalisme dan wilayah/tanah). Apa saja bisa dimasukkan ke dalamnya jika mau tunduk/dihegomoni. Kalau melawan pasti ditolak. Bukankah cara-cara semacam ini sering terjadi di tengah desa adat kita? Orang yang berbeda pendapat dengan yang komunal, mesti dikeluarkan dari sistem desa adat. Mengapa bentuk-bentuk ber-Hindu lain, yang dianggap ekstrem dengan Hindu versi desa adat tidak bisa berkembang di tengah desa adat kita? Karena cara-cara ber-Hindu tersebut (sebut saja Sai baba, Hare Krisna, Ananda Marga) tidak mau tunduk di bawah hegemoni desa adat. Sebaliknya, melawan sistem desa adat.

Di masa depan, desa adat (sebagai sistem dan ideologi sosial) dan Hindu (religiosistas) adalah dua kekuatan yang akan bertarung di Bali. Modernisasi Hindu di Bali bukan karena masuknya aliran-aliran agama (Hindu) baru di Bali tetapi Hindu akan meruntuhkan sistem desa adat. Hindu sebagai agama dan ajaran, akan digunakan untuk melakukan segala kritik dan koreksi konsep-konsep adat di desa adat di Bali, yang kolot. Selama Hindu ada di bawah hegemoni adat, Hindu tetap saja menjadi asesoris sosial. Hindu tetap saja tidak bisa berbicara ketika salah seorang warga desa adat terbuang atau seorang mayat (yang beragama Hindu) dilarang mendapatkan tanah/liang di kuburan itu. Hindu juga tidak bisa bicara ketika komunnalitas adat melarang warganya bersembahyang di tiga pura utama di desanya.

I Wayan Artika adalah Dosen Undiksha Singaraja, Pekerja Pendidikan di YGRP Pacung-Tejakula Buleleng

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: