h1

Dua Wajah Desa Pakraman Terhadap Hindu

3 November 2009

Sebuah hal yang sering kita dengar jika berbicara masalah sistem organisasi di Bali, yakni Desa Pakraman. Adalah sangat miris jika desa pakraman malah dicap sebagai sebuah hal yang selalu menjunjung tinggi dan melindungi serta memuliakan penganut Hindu di Bali, padahal  konflik dan kasus kekerasan justru banyak terjadi di desa pakraman yang mengatasnamakan Hindu sebagai jiwa dan nafasnya. Apakah ini terkait dengan eksistensi desa sebagai barometer benteng pertahanan Hindu di Bali? Jawabannya bisa ya, dan juga tidak.

Sebelum jauh membahas masalah tersebut, maka kita akan kembali pada kejayaan masa lampau, di mana Senapati Kuturan yang berasal dari tanah Jawa hijrah e Bali karena sebuah tujuan politik dan juga sosio religius. Adalah hal yang perlu dicermati, bahwa dahulu senapati Kuturan menyatukan sekta dan mendirikan Desa Pakraman di Bali dengan sungsungan wajib berupa kahyangan tiga. Ini jelas sebuah perekat yang mengikat satu koloni masyarakat dalam satu keyakinan yang sama agar tidak terpecah. Dalam artian Hindu tetap pada satu komando dan juga satu tali persaudaraan yang semuanya adalah keluarga.

Harus diakui, konsep ini merupakan hal yang membentengi Hindu Bali secara kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin kahyangan tiga bisa tetap eksis sampai sekarang? Hanya karena tangan dari desa Pakramanlah pura tersebut tetap terpelihara, dan itu merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan dan fungsi sebuah organisasi sosio religius.

Bayangkan saja, jika tidak ada desa pakraman, tidak ada banjar, dan tidak ada sebuah tempekan, maka pura kahyangan tiga, baik Puseh, Dalem dan juga Bale agung, akan terbengkalai. Tidak ada satu komando dan filterisasi yang kuat menahan kokohnya Hindu di Bali. Semangat kegotongroyongan yang bermuara pada satu kegiatan Hindu, menjadikan desa pakraman adalah masyarakat Hindu yang tulen. Namun apakah hal tersebut kini tampak seperti kenyataan, di mana semua pemeluk Hindu yang di Bali harus masuk desa Pakraman? Jika tidak apakah jadinya? Atau bagaimanakah saudara kita yang berada di luar Bali tetap mempertahankan eksistensi Hindunya, sedangkan sosio religius mereka ada sedikit berbeda budayanya.

Menjawab hal ini bukanlah sebua perkara yang mudah. Harus diakui, bahwa dengan adanya desa pakraman, umat Hindu Bali lebih terorganisir dengan baik, pura tetap terpelihara, dan rasa persatuan semakin kuat antara sesama. Tetapi dikotomi yang berlebihan terhadap masyarakat yang tidak ikut kegiatan desa, malah semakin kuat juga. Banyak kasus kesepekang yang dilakukan desa pakraman terhadap salah satu warganya, yang mau tidak mau, sadar ataupun tidak secara langsung ikut mencoreng nama Hindu Bali.

Mayat dilarang dikubur, karena salah seorang umat Hindu tidak mau medesa pakraman di sana, dan malah mayat tersebut dijadikan ajang untuk rusuh dan balas dendam sentiment pribadi. Kata dunia, “Mengapa Hindu di Bali seperti itu?” Meski tidak secara keseluruhan, namun satu hal yang keliru, membawa dan menyeret seluruh umat Hindu Bali. Wajah desa pakraman, yang santun, penuh suasana kekeluargaan, dan juga semangat gotong royong dan juga wajah desa pakraman yang tadinya sejuk, sekarang berubah menjadi sangar dan menakutkan.

Secara jujur, apakah peranan desa sekarang ada kaitannya dengan pngembangan sisi pengetahuan dan tentang pemberdayaan umat Hindu ke depan secara filsafat dan juga etika? Mungkin secara ritual, jawabannya adalah iya, namun secara filsafat, apakah yang terjadi? Anggota desa pakraman jika tedun ke banjar atau melakukan aktifitas adat desa pakraman, hanya sekedar setor muka saja ke pada klian atau bendesa, selebihnya tidak berbuat apa-apa. Dengan kata lain, cukup hadir saja sudah bagus, biar mengerti atau tidak, yang penting hadir, dan jika tidak hadir, siap-siap dikucilkan dan tidak mendapatkan pengayoman lagi.

Bagaimana halnya dengan saudara Hindu kita yang mendapatkan tugas ke luar daerah yang tentu saja tidak dapat terjun secara kontinyu di desa pakraman? Apakah ketika ia usai menjalankan tugas negara ia tak mendapatkan tempat lagi di tanah leluhurnya. Atau mayatnya kelak akan kena sebuah konflik. Jawaban dari pertanyaan ini sudah dari dulu dipikirkan, dan berbagai macam hal sudah dilakukan untuk yang satu ini.

Parisada Hindu Dharma Indonesia, juga sudah mengeluarkan suatu Bhisama, bahwa sanksi kesepekang yang acap kali dilakukan di desa pakraman sudah dihapuskan dan tidak layak digunakan lagi, sebab itu melanggar HAM. Namun nyatanya, masih saja terdapat desa pakraman yang tetap mempertahankan tradisi aneh ini. Jika satu masalah kesepekang terus berlanjut, maka tidak ada satu pendidikan yang akan masuk pada generasi muda Hindu ke depan. Mereka hanya berpikir, bahwa Hindu hanyalah sebuah organisasi setor muka yang mau tidak mau memaksakan kehendak agar orang harus turun tangan di desa tersebut dan tidak boleh ke luar. Tidak berkembang, dan tidak mau membuka diri terhadap dunia.

Apakah paradigma semacam itu akan terus berlanjut? Muka Hindu menjadi sangar di mata dunia. Sebab terjadi kasus di mana orang mati saja harus dipermasalahkan, ia tidak bisa diaben, tidak bisa dikubur, dan tidak boleh ada anggota banjar yang datang untuk mebantunya. Wah, mati saja susah di Bali, apalagi hidup?

Desa pakraman,  jujur ataupun tidak jujur, hanya berpatokan pada dedosan (denda) dan juga urunan ini itu, tanpa ada sebuah pembelajaran Hindu dalam konteks agama filosofi. Jika hal itu terus dipertahankan, maka apa bedanya kita sebagai penganut agama lain yang ajarannya doktrin harus ini harus itu? Hindu adalah agama yang filosofis, ia bisa menerima perkembangan jaman dari mana saja, asalkan tidak bertentangan dari Weda.

Jika masalah kesepekang itu sudah melanggar Weda, sebagai wasudaiwa Kuthumbakam,, di mana letaknya desa pakraman jika masih seperti nyepekang banjar? Akan lebih arif jika desa pakraman dijadikan sebuah organisasi yang bukan sekadar setor muka semata, namun lebih kepada sebuah organisasi keagamaan yang ada di desa guna membina pengetahuan generasi muda tentang Hindu.

Jarang sekali ada sebuah desa pakraman yang membicarakan bagaimana anggotanya mampu memahami Weda secara komprehensif, atau bagaimana caranya agar generasi muda Hindu dapat berbicara lantang di hadapan dunia mengenai Weda? Yang dibicarakan adalah denda atau dedosan yang jumlahnya menggunung. Jika orang yang mampu, ya tidak masalah. Namun jika orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka denda desa pakraman hanyalah sebuah beban yang harus dihindari.

Datanglah para misionaris agama lain, dan mengkonversi umat Hindu Bali yang kena sepekang banjar, tidak kuat membayar denda atau dedosan desa, atau yang hidupnya susah tapi dari desa atau banjar tidak diperhatikan, malah tetap harus dituntut kewajiban. Maka dengan sangat ramah, orang itu akan mau memeluk agama misionaris tersebut. Orang Bali hanya bisa enggang teken enggep dogen. (ternganga dan terkatup mulutnya secara bergantian).

Jika itu yang terjadi, maka di mana letaknya desa pakraman sebagai pelindung atau proteksi dari bahaya yang mengancam umat Hindu di Bali. Apakah Hindu akan bertahan dengan cara seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Jadi sekarang mari bersama sama membentuk desa pakraman yang berwajah ramah, tak menakutkan dan sekarang sudah jaman krisis dunia, Amerika saja sudah mulai kelimpungan, apalagi kita. Beban hidup mulai meningkat dan semua biaya sudah menggunung jumlahnya. Jangan bebankan masyarakat desa dengan dedosan yang begitu berat lagi.

Adalah bijaksana jika kita mau mengubah adat yang sudah tidak relevan lagi dilakukan di jaman sekarang. Adalah sebuah hal yang bijaksana bila kita mau mengambil  hal yang menguntungkan orang banyak dengan cara tidak melakukan sanksi kesepekang lagi. Alangkah bijaksananya jika para bendesa adat mau memprogramkan wajib belajar Weda setiap Minggu di balai banjar selama beberapa bulan. Jangan hanya setor muka dan mungut dedosan.

Namun jika desa pakraman itu dihapuskan, maka mustahil Hindu di Bali akan bertahan. Sebab desa pakraman juga merupakan pondasi kuat yang tetap mempertahankan warisan leluhur berupa pura dan juga asset berupa tanah. Ada satu alternative yang diberikan dengan sebuah bentuk pasuka-dukaan yang menggantikan desa pakraman sebagai sosio religius orang Hindu di Bali. Secara logika memang itu tidak memerlukan sebuah hal yang seribet desa pakraman, namun tentang gerak dari pasuka- dukaan itu hanya berada pada satu naungan kegiatan intern saja, tidak mencakup seluruh kegiatan, maka akan menemukan kesusahan juga. Lalu apakah yang harus dilakukan agar semuanya berjalan baik. Cukup dengan kurangi kegiatan desa yang hanya setor muka saja, kurangi jumlah dedosan, mengingat kebutuhan hidup semakin meningkat.

Gede Agus Budi Adnyana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: