h1

DESA ADAT: BUKAN BENTENG HINDU

3 November 2009

Dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali no 06 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat dijelaskan, bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk di dalamnya  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya juga dijelaskan arti kelurahan yang sama dengan desa. Sedangkan desa adat sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi  dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Penekanan pada kata desa dresta memastikan adanya aturan adat setempat yang mungkin saja tidak harus sama di antara satu dengan desa adat yang lainnya. Hal ini lebih diperjelas lagi dalam bab iv pasal 7 yang mengatakan, bahwa setiap desa adat agar memiliki awig-awig tertulis yang dibuat dan disahkan oleh krama desa adat (pasal 8).

Ketika Dewa Beratha menjadi Gubernur, Peraturan Daerah no 06 ini diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali no 03 tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan ditegaskan dalam pasal 19, bahwa PD no 06 tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai Kasatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang aneh adalah mengapa difinisi mengenai desa pakraman dan berbagai ketentuan lainnya (didalam aturan baru ini) tidak ada bedanya dengan difinisi mengenai desa adat yang terdapat di dalam PD 06. Perubahan yang terasa adalah karena keseluruhan desa pakraman menjadi terstruktur dan memiliki Majelis Utama, Madya dan Desa yang memiliki pengurusnya masing masing; suatu yang aneh untuk desa dresta.

Walaupun dalam konsiderannya perubahan ini didasarkan atas berubah atau dihapuskannya berbagai Undang-Undang, perubahan ini barangkali (lebih banyak) didasarkan oleh pemahaman, bahwa kata ‘adat’ bukanlah asli Bali seperti halnya pakraman. Akan tetapi kita juga menjadi bingung mengapa tidak memilih kata wanua saja (menjadi ‘desa wanua’), sebuah republik desa yang sudah ada hampir-hampir sejak permulaan sejarah Bali (seperti katanya Korn), sebuah komunitas yang memiliki wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Terlepas dari hal ini yang mencengangkan kita adalah (sekarang ini) masih banyak ada desa adat di Bali lengkap dengan bendesa adat-nya yang menjalankan tugas tugas mereka dengan baik yang artinya mereka juga berhubungan dengan aparat pemerintahan di daerah (yang sejak 2001 sudah menghapuskan eksistensi mereka).

Desa adat/pakraman dan desa (administratif) tentu saja tidak sama karena yang belakangan ini berhubungan dengan urusan pemerintahan dan termasuk dalam struktur administrasi keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan yang pertama adalah  kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi. Kalimat ini memastikan, bahwa desa-desa di Bali adalah plural. Tidak keseluruhan dari penghuni sebuah desa memiliki satu tradisi atau satu keimanan saja dan perkembangan terakhir bahkan terlihat, bahwa di berbagai desa malah kehadiran umat Hindu bukan lagi sebagai mayoritas penduduk. Seperti juga kecenderungan umat Hindu (asal Bali) yang merantau ke luar daerah. Sebaliknya kecenderungan migrasi ke Bali juga tidak kurang hebatnya malah ada perkiraan bahwa penduduk Kodya Denpasar (bahkan Kabupaten Badung) sudah lebih banyak penduduk pendatang. Belum lagi Kabupaten seperti Jembrana yang memang sejak lama sudah memiliki penghuni non-Bali yang banyak. Indonesianisasi seperti ini tentu saja tidak bisa dibendung dalam suatu negara kesatuan akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah kita anggap desa adat sebagai benteng (bastion) tradisi ke-Hindu-an seperti yang diinginkan oleh para petinggi daerah yang membuat peraturan mengenai desa adat/pakraman ini?

Rangkaian peraturan barangkali memperjelas batasan mengenai desa adat/pakraman akan tetapi hal itu saja bukanlah jaminan akan pelestarian dan pemberdayaan. Globalisasi berupa pengikisan dan gempuran terhadap tradisi sudah lama berlangsung dan masyarakat kita (Bali dan Indonesia lainnya) relatif lebih mudah untuk menerima berbagai kebiasaan luar (yang biasanya mereka anggap lebih superior dari kepunyaan mereka). Saya pernah menulis di Raditya mengenai hal ini; bagaimana mudahnya masyarakat kita untuk mengganti menu pagi dengan roti (orang Jepang sampai sekarang masih lebih banyak makan pagi bersama nasi), atau bagaimana gampangnya kita meninggalkan kebiasaan makan sirih (sudah paling sedikit 4 generasi) padahal di Taiwan (yang sedang dalam tahapan industrialisasi)  tahun tujuh puluhan berbagai kota praja-nya ‘berperang’ melawan ludahan sirih yang mengotori jalan-jalan kota. Lihatlah bagaimana mudahnya kita mengganti busana tradisional dengan celana panjang dan kemeja yang dianggap lebih praktis atau lebih cool atau bagaimana merasa tersiksanya anak-anak muda sekarang kalau dianjurkan mengenakan kebaya.

Di bidang keimanan kita juga melihat bagaimana mudahnya muda-mudi kita dikonversi ke dalam agama yang berlainan. Dengan alasan bahwa semua agama itu sama, tidak sedikit dari mereka dengan mudahnya mengubah keimanan mereka. Hal ini mungkin terjadi karena dalam agama Hindu tidak ada dosa atau kutukan akan masuk neraka jahanam kalau seseorang meninggalkan keimanannya.  Atau kutukan bahkan kepada keseluruhan bangsa Israel ketika mereka mulai berkompromi dengan kepercayaan dari agama lain; Tuhan yang marah, pencemburu dan kejam sudah menanti apabila umat mulai meninggalkanNya.

Kepercayaan akan Tuhan yang selalu meng-intimidasi seperti ini mungkin menyelamatkan mereka (terutama bangsa Israel) sehingga walaupun dalam lautan agama dan kepercayaan lainnya mereka tetap menjaga identitas mereka. Hal ini terbukti dalam beberapa kali diaspora (pengasingan) mereka di negara yang jauh dan tidak bersahabat. Ketika keseluruhan bangsa ini akan diasingkan ke Babilonia, Nabi mereka, Nehemiah, hanya memberi petunjuk agar di negara baru di mana mereka akan berada sebaiknya mereka (tetap) berkumpul dan tidak berjauhan satu dengan yang lainnya. Tebalnya keimanan mereka dan tetap berdekatan satu dengan yang lainnya menghasilkan (bangsa Israel menjadi) masyarakat saudagar yang berkembang dengan pesatnya dan menguasai perekonomian Babilonia dan yang pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dan ketebalan iman di sini bukanlah berarti bahwa mereka merupakan bangsa atau umat yang memang lebih terpilih, lebih pintar dan sebagainya melainkan hadirnya suatu kepercayaan dalam diri mereka, bahwa apa yang mereka anut adalah lebih baik dan andaikata mereka tetap menganutnya Tuhan mereka akan tetap meridhoi mereka. Selama berabad-abad mereka mengalami kesulitan dan mengembara di bumi orang, keimanan mereka adalah patriotisme satu-satunya yang mereka miliki. Hal inilah yang menyebabkan mereka bertahan (dalam keimanan mereka), selamat dan akhirnya menang.

Pelajaran paling pokok di sini adalah mengenai keimanan walaupun pengertian Hindu mengenai hal ini tidak sama dengan yang terdapat di dalam agama Abrahamik; keimanan seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa semakin dia mendalami Hinduisme semakin tebal keyakinan akan keimanan yang dia warisi dari orang tuanya. Pendalaman keimanan melibatkan pembelajaran yang terus menerus, sebab dalam Hindu pemahaman kita tentang Tuhan tidaklah statis (tetap demikian saja) melainkan bahwa setiap orang diharapkan untuk terus melakukan pembelajaran sampai pemahamannya mengenai Tuhan menjadi semakin  sempurna. Hal seperti inilah yang kurang dalam diri kita terutama sekali dalam sikap mental para pemimpin (agama) kita. Ketidaktahuan dan kesimpang siuran mengenai Hinduisme bukan saja terjadi pada tingkatan masyarakat yang paling bawah dan hal ini ditambah lagi dengan berbagai hal yang menyebabkan Hindu itu kelihatan ruwet, lebih-lebih pada tingkatan upacara-nya dan  penuh dengan takhayul.

Pelestarian dan pemberdayaan desa adat/pakraman memang perlu, akan tetapi hal yang paling penting tentu saja adanya suatu kelompok masyarakat yang terus berkutat dalam masalah keagamaan yang kemudian menjelaskan kepada masyarakat dengan sederhana, tetapi benar, apa sebenarnya Hinduisme. Sebab tradisi saja seperti apa yang di laksanakan di desa adat tidaklah tetap demikian sepanjang jaman. Kecintaan Hinduisme akan tradisi dan reformasi memastikan bahwa ada berbagai hal yang dilupakan dalam penerusan tradisi dan para pembaharu dalam kepemimpinan masyarakat (Hindu) biasanya mengingatkan kembali hal itu. Seperti yang dikatakan oleh Sri Krishna dalam Gita dan Shiva dalam Sivaratri bahwa Beliau ini tidaklah menciptakan sesuatu yang baru akan tetapi mengingatkan kembali akan berbagai hal yang terlupakan sejalan dengan berlalunya waktu.

Jadi pembelajaranlah yang merupakan senjata paling ampuh dalam mempertahankan tradisi dan keimanan kita dan pembelajaran ini seharusnya sangat diutamakan pada tingkatan para pemimpin masyarakat dan agama. Sebab mereka ini (seperti yang dikatakan Gita) adalah pembuka jalan dan orang yang ditiru (trail-blazer) oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Agus S. Mantik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: