h1

Desa Adat dan Hindu

29 Oktober 2009

Polemik ini tak pernah ada kesimpulan, pendapat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Polemik itu adalah apakah desa adat atau yang oleh pemerintah Bali diganti namanya menjadi desa pekraman, benar-benar membela Hindu, melstarikan ajaran Hindu dan membuat Hindu berkembang, atau justru sebaliknya memperlemah ajaran Hindu, membuat umat Hindu berpaling keagama lain, atau minimal membuat pendatang yang bukan Hindu bertambah banyak dan mendesak umat Hindu?

Mari kita urai permasalahannya dengan sejujur-jujurnya dari dua sisi. Meski pun saya tak yakin akan ada sebuah kesimpulan — mengingat orang Bali biasanya hanya pinter berwacana dan berdebat, tetapi miskin berkreasi dan bertindak — setidaknya kita jadi tahu peta permasalahan yang ada di akar rumput.

Kita mulai dari pendapat pertama: yakni, desa pekraman adalah penopang keajegan Hindu. Kelompok ini beragumentasi, tanpa desa pekraman, agama Hindu sudah hancur di Bali, seperti halnya di luar Bali. Desa pekraman mengikat semua warga dalam suatu komunitas dengan hukum positif (awig-awig) yang ketat. Siapa pun yang melanggar akan dihukum, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ini dari sisi sosial.

Dari sisi keagamaan, desa pekraman memiliki Tri Kahyangan, yaitu Pura Desa sebagai tempat memuja Brahma, Pura Puseh sebagai tempat memuja Wisnu dan Pura Dalem sebagai tempat memuja Siwa. Artinya, lewat Tri kahyangan ini seluruh warga desa pekraman wajib beragama Hindu dan melaksanakan konsep pemujaan pada Tri Murti, dewa yang menguasai alam semesta ini.

Antara sisi sosial dan keagamaan terkait berbagai fasilitas yang hanya bisa digunakan oleh warga pekraman yang bersangkutan, misalnya, kuburan. Kalau ada warga yang kena sanksi apalagi sampai tingkat “terkucilkan’ (kasepekang), maka fasilitas ini tidak akan diberikan.

Nah, dari sudut ini — walau contohnya hanya sedikit — desa pekraman wajib dilestarikan karena hanya dengan cara itu agama Hindu bertahan di Bali. Maka, sebagai perangkat yang akan tetap menjaga keajegan desa pekraman itu dibentuklah organisasi seperti Majelis Desa Pekraman, dari tingkat desa (majelis desa), tingkat kecamatan (majelis alit), tingkat kabupaten (majelis madya) dan tingkat provinsi (majelis agung). Cuma, meski sifatnya organisasi, lembaga ini tak pernah memilih pengurusnya dari bawah, selalu dari atas. Pokoknya tiba-tiba diangkat menjadi pengurus majelis desa pekraman. Intervensi pemerintah Bali tinggi sekali di bidang ini.

Sekarang kita beralih ke pendapat kedua: desa pekraman justru sangat membelenggu umat Hindu. Konsep desa pekraman memang baik, tetapi itu di masa lalu, pada saat masyarakat Bali masih dalam pola hidup agraris, semua warga bekerja di sektor yang sama, dalam hal ini pertanian. Konsep desa pekraman juga hanya tepat ketika penduduk Bali diam menetap di lingkungannya sendiri, tidak berpindah seperti sekarang karena faktor pekerjaan. Era modernisasi dan beralihnya pola hidup agraris menjadi pola hidup industri, tidak pernah diantisipasi oleh desa pekraman.

Awig-awig desa pekraman membelenggu warga yang mencari pekerjaan di luar wilayah desa pekraman. Ketentuan ngayah adat yang disertai dengan sanksi begitu memukul warga yang berada di luar wilayah desa pekraman, padahal ngayah itu tidak semuanya efektif, lebih banyak hanya “setor muka”. Contoh kecil: seorang manajer hotel harus ikut ngayah adat di desanya hanya untuk membuat klakat atau tusukan sate, sementara ia harus meninggalkan pekerjaan kantor yang jauh lebih penting. Karier mereka terancam dengan ketentuan adat ini dan harus pinter-pinter memilih. Ini sangat sulit. Tidak ikut ngayah kena sanksi, kalau sanksinya keras bisa kesepekang. Akibat dari kesepekang bisa tidak mendapatkan fasilitas dari desa pekraman, misalnya, tak dapat kuburan kalau ada keluarganya meninggal. Dan seterusnya.

Awig-awig desa pekraman ternyata hanya berlaku untuk warga Bali yang beragama Hindu. Pendatang yang bukan Hindu atau orang Bali yang sudah pindah agama, tak kena awig-awig ini, meski pun mereka tinggal di desa pekraman itu sendiri. Akibatnya, pendatang non Hindu lebih banyak masuk dan orang Bali yang Hindu mulai berpaling ke agama lain. Karena di agama lain tak perlu kuburan adat, ada bayak kuburan non-Hindu termasuk krematorium. Dan ini semua sah ada di Bali.

Kelompok yang berpendapat begini menyimpulkan desa pekraman dengan konsep pembinaan seperti saat ini, akan melemahkan Hindu, bukan mendukung Hindu. Kecuali ada reformasi konsep desa pekraman, dan itu agaknya sulit karena majelis desa pekraman diisi orang-orang yang fanatik dengan adat, tidak seperti majelis yang mengurusi agama Hindu, yakni Parisada yang lebih terbuka dengan perkembangan zaman.

Nah, bagaimana mengukurnya sekarang, pendapat mana yang benar? Kalau kita mau bersikap jujur, kita lihat saja fakta yang ada. Umat Hindu di Bali terus berkurang jumlahnya. Baik berkurang secara angka, maupun secara prosentasi karena arus pendatang yang tak bisa dibentung. Tempat ibadah non-Hindu bertebaran sampai ke desa-desa. Pimpinan puncak, baik di bidang ekonomi, politik dan sebagainya, kebanyakan diisi orang non-Hindu. Ini hanya contoh kecil, nah, silakan dijawab sekarang, kira-kira pendapat mana yang benar, lalu apa solusinya.

Ida Bhawati Putu Setia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: